Bangladesh mulai menerapkan Undang-Undang Pencegahan Perjudian guna memberantas aktivitas perjudian seperti kasino dan platform digital. Peraturan ini menggantikan undang-undang lama dari tahun 1867 yang tidak lagi relevan dengan perkembangan teknologi saat ini.
Fokus pada Aktivitas Digital
Penggagas dari inisiatif ini adalah Menteri Dalam Negeri Salahuddin Ahmed yang, atas rekomendasi komite parlemen, menerima dukungan besar meskipun ada kritik terhadap potensi pelanggaran hak individu.
Pro dan Kontra
Akhter Hossen dari Partai Warga Nasional menyuarakan kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum dalam bertindak tanpa izin pengadilan. Nazibur Rahman dari Jamaat menyoroti kemungkinan konflik dengan regulasi lain. Pernyataan dari Pemerintah Menteri Dalam Negeri menekankan bahwa pengadilan yang terlalu cepat dapat mengikis bukti. Namun, penegak hukum diberi wewenang untuk bertindak cepat dengan regulasi ini.
Dukungan dari Pihak Oposisi
Kepala Whip Oposisi, Nahid Islam, menyatakan dukungan meski kecewa karena amandemennya ditolak. Pentingnya menjaga agar regulasi ini tidak disalahgunakan dan tetap menghormati hak asasi manusia ditekankan.
Ketentuan dan Hukuman
Setiap orang yang terlibat perjudian, baik langsung maupun tidak, dapat menghadapi hukuman penjara hingga 2 tahun atau denda Tk 200.000. Untuk perjudian digital, ancamannya meningkat hingga 5 tahun penjara atau denda Tk 1 crore. Taruhan online diberikan hukuman yang lebih berat, mirip dengan aturan anti-perjudian baru yang diterapkan di negara lain.
Pengaruh pada Sosial dan Ekonomi
Salahuddin Ahmed mengungkapkan bahwa sosial media serta transaksi digital sering kali menjadi media untuk perjudian, pencucian uang, dan penipuan, yang mengancam stabilitas sosial dan ekonomi, terutama bagi pemuda.
Pembatasan Aktivitas Terkait Perjudian
Regulasi baru ini mengidentifikasi 24 jenis kegiatan perjudian, termasuk yang melibatkan teknologi canggih, untuk mempersempit celah hukum dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Langkah ini diambil untuk mengurangi dampak negatif dari perjudian berteknologi canggih, dengan memastikan implementasi hukum secara adil dan menghormati hak asasi manusia.